REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi telah lapor kepadanya dan Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan hasil kinerja kementerian dan lembaga pemerintah kepada publik.
"Sudah (lapor) sebenarnya. Tetapi ini kan sama saja dengan Adipura, Kalpataru, penghargaan koperasi, apa bedanya? Dianggapnya biasa-biasa saja supaya ada perbaikan, namanya saja akuntabilitas," kata Wapres Kalla di kantornya, Rabu.
Dia juga mengingatkan kepada para pimpinan kementerian dan lembaga tersebut untuk tidak gaduh karena penilaian tersebut merupakan kegiatan rutin dari Kementerian PANRB.
"Ini bukan menteri yang dinilai, jangan lupa ya, tetapi instansinya yang dinilai. Kalau menteri itu ya Presiden yang menilai. Jadi bukan dikatakan yang jelek Jaksa Agung-nya, tetapi yang dinilai itu instansinya," jelasnya.
Penilaian terhadap instansi kementerian dan lembaga yang buruk tersebut tidak selalu disebabkan oleh kinerja menterinya, melainkan bisa disebabkan oleh jajaran di bawahnya.
"Jadi, mungkin saja yang salah bukan menterinya. Mungkin sekjennya, dirjennya, kepala bironya; tetapi bahwa tanggung jawab itu ada di menteri, memang iya," katanya.
Dengan adanya peringkat dalam laporan akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem dalam instansi tersebut.
Wapres pun menegaskan bahwa laporan tersebut tidak berhubungan dengan wacana perombakan susunan Kabinet Kerja.
"Tidak ada hubungannya dengan 'reshuffle'. Rapor itu kan tidak bersifat umum, macam-macam, ada soal keterbukaan, ada soal ketertiban administrasi, jadi bukan rapor itu (reshuffle, red.)," katanya.
Wapres menjelaskan evaluasi tersebut merupakan laporan kinerja masing-masing kementerian yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kerja setiap kementerian.
"Itu memang tugas kementerian untuk memberi nilai macam-macam, supaya ada insentif biar maju," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
