REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM mempertanyakan objektivitas penilaian atas kinerja kementerian/lembaga yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram di Jakarta, Selasa, mengatakan kementeriannya dinilai CC alias cukup memadai oleh kementerian yang dipimpin oleh Menteri Yuddy Chrisnandi tersebut.

Agus mengatakan sampai sejauh ini penilaian yang diberikan Kemenpan-RB nyatanya menuai kontroversi di tengah masyarakat.

"Kami menerima penilaian itu sebagai introspeksi untuk kemajuan ke depan. Tapi, dalam hal ini, kami juga mempertanyakan objektivitas dari penilaian tersebut," kata Agus Muharram.

Sebab, menurut Agus, bila mengacu pada perencanaan dan kualitas perencanaan, kementeriannya sudah melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

"Bahkan, bicara penyerapan anggaran, kita bisa mencapai 83,7 persen. Lucunya, ada kementerian yang penyerapan anggarannya di bawah Kementerian Koperasi dan UKM dan berstatus disclaimer dari BPK, mendapat nilai B," kata Agus.

Dari sisi reformasi birokrasi, lanjut Agus, kementeriannya sudah merampingkan struktur organisasi sebelum tahun baru 2016.

"Kita juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK, termasuk juga sudah menandatangani pakta integritas," kata Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika