REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Kartono Mohamad menilai Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (Roadmap) Produksi Industri Hasil Tembakau 2015-2020 memiliki korelasi yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
"Kemarin Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), baru saja mengumungkan angka kemiskinan di Indonesia yang jumlahnya meningkat dan salah satu yang mendorong adalah konsumsi rokok," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).
Mengutip data BPS, ia menyatakan, konsumsi rokok menempati posisi kedua setelah beras. Menurutnya, apabila konsumsi rokok dikurangi. Maka kemampuan rakyat dalam membeli beras dan menyekolahkan anak lebih tinggi.
"Jadi, nampaknya menperin ingin buat masyarakat tetap miskin, bodoh, tidak sehat dan kurang gizi," lanjutnya.
Dengan hal tersebut, ia mempertanyakan bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lain. Ia menambahkan, Menteri Saleh dengan sadar dan sengaja akan merusak bangsa dan anak-anak Indonesia melalui permen tersebut.
Sebelumnya, BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin pada September 2015 sebanyak 28,51 juta jiwa. Angka tersebut naik 780 ribu orang jika dibandingkan periode yang sama pada 2014 yang sebanyak 27,73 juta jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
