REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menunjukan kepemimpinan kuat dalam setahun terakhir masa pemerintahannya.
Politikus senior PAN itu mengatakan, hal itu terlihat dengan masih adanya seorang menteri di jajaran Kabinet Kerja, yang justru tampak tidak mengindahkan posisi Presiden Jokowi sebagai atasannya.
Amien melanjutkan, menteri tersebut kerap mengambil alih yang bukan ranah kerjanya. Sehingga, hanya membuat gaduh pemerintahan. Amien bungkam saat ditanya wartawan siapakah figur menteri yang ia sindir itu.
"Jangan sampai, masak ada seorang menteri terlalu kuat. Sehingga dia, sang menteri itu--saya lupa namanya--ya (mengurus) pertahanan keamanan, ya ekonomi, ya politik. Apa-apaan ini? Seperti ini, tanda bahwa Pak Jokowi tidak strong leadership," ujarnya di gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/1).
Karena itu, perombakan (reshuffle) jilid dua pada Kabinet Kerja menjadi logis untuk dilakukan. Amien lantas meminta Presiden Jokowi untuk cermat dalam membongkar pasang kabinetnya untuk kedua kalinya.
Ia enggan mengomentari peluang PAN dalam reshuffle jilid dua. Alih-alih, Amien justru menekankan pentingnya rembug nasional diadakan sebelum Presiden melakukan reshuffle kabinet.
Presiden dan Wakil Presiden, lanjut dia, dapat mengundang para tokoh nasional dari pelbagai kalangan, mulai dari TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, para ketua umum partai-partai politik, pemuka agama dan ormas, akademisi, serta para pemimpin redaksi media massa.
"Saya punya resep yang ces pleng. Yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemimpin nasional untuk duduk dan kemudian mengundang semua elemen yang penting dari bangsa ini. Setelah itu, baru bicara reshuffle, perubahan dan lain-lain. Kalau hanya reshuffle tambal sulam, ya itu belum tentu menyembuhkan," jelasnya.
Menjelaskan kedatangannya di Gedung DPR, Amien mengaku bertemu dengan Ketua MPR yang juga ketua umum PAN, Zulkifli Hasan. Pembicaraan yang ada, dia mengklaim, terkait masalah internal partai dan isu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Ikuti Whatsapp Channel Republika