REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Konsorsium Pembangunan Argaria (KPA), Iwan Nurudin mengatakan, ada 252 konflik argaria yang terjadi di 34 provinsi Indonesia sepanjang tahun 2015. Provinsi Riau merupakan penyumang konflik terbanyak dengan jumlah 36 konflik atau 14,4 persen.

Provinsi Riau telah menduduki posisi pertama sebagai daerah penyumbang konflik terbesar sejak tahun 2014. Alasannya, ekspansi perusahan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit di Riau mendapat dukungan pejabat publik dengan izin-izin konsesi pada perusahan di atas tanah yang digarap warga.

"Perluasan perkebunan dengan cara keji, membakar lahan masih dilakukan," kata Iwan dalam acara "Catatan Akhir Tahun 2015" di Cikini, Jakarta (5/1). (Baca: Hakim Palembang Dinilai tak Peduli Kerusakan Ekosistem).

Daerah yang menyumbang kedua konflik agraria merupkan Jawa Timur dengan jumlah 34 konflik atau 13,6 persen. Tahun sebelumnya pun Jawa Timur menempati urutan yang sama dan dari tahun ke tahun selalu menduduki posisi dua terbesar.

"Umumnya konflik agraria terjadi di Jawa berkaitan dengan penguasaan tanah oleh PTPN, monopoli hutan Jawa oleh pihak Perhutani, dan perluasan proyek pembangunan infarstruktur," kata Iwan.

Selanjutnya, Iwan mengatakan, berutut-turut  daerah yang menyumbang konflik yang masuk lima besar adalah Sumatra Selatan dengan 23 konflik, Sulawesi Tenggara 16 konflik, Jawa Barat dan Sumatra Utara menyumbang masing-masing 15 konflik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika