REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Draft anggaran hasil evaluasi tersebut kini sudah berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Sudah, mereka sudah kasih ke kita," kata Gubernur DKI Jakarta Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Senin (4/12).
Meski demikian Ahok mengaku hingga saat ini masih belum mengetahui detail hasil revisi yang telah dilakukan kemendagri. Katanya, kalau pun ada revisi tentu bukan perbaikan yang mayor.
"Saya belum baca, dia mau revisi yang mana saya juga enggak tahu," kata Ahok.
Seperti diketahui, nilai APBD DKI mencapai Rp 66,3 triliun. Nominal tersebut telah disahkan pada Perda RAPBD DKI yang disahkan eksekutf dan legislatif pada 23 Desember 2015 kemarin.
Ahok mengatakan usai di dievaluasi dan diperbaiki APBD tersebut bisa langsung digunakan tanpa perlu proses mengetok palu atau rapat kembali. Katanya, DKI juga lolos dari kemungkinan sanksi yang dijatuhkan lantaran penysunan APBD dilakukan sesuai ketentuan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyebut APBD DKI 2016 difokuskan mengatasi kemacetan, banjir, kesehatan serta pendidikan. Kata dia, dana tersebut juga akan digunakan untuk membangun beberapa infrastruktur di daerah pinggiran termasuk rusun, saluran air dan lain sebagainya.
"Kami hanya memfokuskan pada skala prioritas karena yang direncanakan pak gubernur dan dewan sudah bagus," katanya.
Sementara, belanja daerah 2016 direncanakan sebesar Rp 59,1 triliun yang akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Rinciannya, belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp 24,5 triliun yang meliputi belanja pegawai (Rp 17T).
Dana tersebut juga digunakan unutk belanja bunga (Rp 30M) belanja pegawai (Rp 17T) belanja subsidi (Rp 1T) belanja hibah (Rp 1,9T) belanja bantuan sosial (Rp 2,5T) belanja bantuan keuangan parpol (Rp 1,8T).
Ikuti Whatsapp Channel Republika