REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa reshuffle menteri dalam kabinet adalah hak prerogatifnya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memaksanya.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam akun Instagramnya, pada Ahad (3/1) kemarin. Jokowi menegaskan tidak ada yang bisa mendikte dan mengintimidasinya dalam melakukan reshuffle kabinet.

"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak. Ini adalah hak prerogatif Presiden," tegasnya.

Postingan ini kemudian mendapat dukungan dari pengguna Instagram. Netizen berharap Presiden Jokowi tetap bersikap tegas dalam memilih para pembantunya, tanpa ada satupun orang atau Parpol yang ikut mencampurinya.

Seperti diketahui, isu bakal terjadinya reshuffle kabinet berhembus kencang pada akhir tahun 2015 lalu. Bahkan, PAN yang akhirnya memutuskan bergabung dalam pemerintahan, mengaku sudah ditawari dua jatah menteri.

Selain itu, Pansus Pelindo II DPR juga mendesak presiden untuk segera mencopot Menteri BUMN Rini Soermarno. Namun belum diketahui, siapa pihak yang mendikte dan mengintimidasi presiden soal reshuffle kabinet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika