REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk mengimpor komoditas pangan dinilai wajar karena kondisi dalam negeri yang tidak mencukupi. Guru Besar Pertanian IPB Dwi Andreas menjelaskan, kebijakan untuk impor harus dilandasi dengan data pangan yang akurat dan keberpihakan pemerintah kepada petani lokal.
Artinya, lanjut Dwi, pertanian agroekologi berbasiskan pada keanekaragaman pangan dan pengolahan yang bijak, akhirnya akan dapat menyediakan berbagai pangan bagi kebutuhan konsumen yang kini kian seragam pangannya dan kian tergantung pada industri pangan.
"Yang dilakukan pemerintah memang sudah betul. Memang upaya kita untuk wujudkan kedaulatan pangan salah satunya dengan cara itu (impor). Mau ga mau. Dalam arti harus ada pembatasan impor," kata Dwi.
Dwi menambahkan, penilaian bahwa petani akan mendapat untung besar saat harga melonjak akibat kelangkaan bahan pangan adalah anggapan yang salah. Pasalnya, petani hanya "memegang" gabahnya pada hari pertama panen saja. Selebihnya, beras sudah beralih kepada pedagang besar.
"Ketika kita hanya membicarakan stop impor ketika produksi nasional tidak mencukupi maka akhirnya akan membalik ke kita sendiri. Harga harga menjadi melonjak tidak terkendali. Ga apa apa tidak terkendali karena harga tinggi untungkan petani, salah itu," ujar Dwi.
Dwi menambahkan, hingga saat ini Indonesia sebetulnya masih sebatas mengejar ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan, katanya, mengandalkan pada pertanian berbasis industri dan erat kaitannya pada perdagangan internasional. Pada akhirnya, keran impor akan dibuka selebar-lebarnya. Hal ini bertolak belakang pada kedaulatan pangan yang justru menolak liberalisasi pangan.
"Sedangkan kedaulatan pangan bertolak belakang dengan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan menolak itu. Seharusnya pangan ini harus benar benar dikuasai negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
