REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mundurnya James Moffett sebagai CEO Freeport McMoran tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap bisnis operasional Freeport di Indonesia.
Siapapun orang yang memimpin Freeport dinilai tidak penting selama tidak membawa perubahan yang lebih baik dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.
"Masa bodoh adanya pergantian CEO Freeport. Yang jelas, pimpinan Freeport ini harus bisa menguntungkan rakyat Indonesia dan masyarakat Papua," ujar Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada Republika.co.id.
Ia menegaskan pemerintah Indonesia jangan lagi mau dirugikan oleh Freeport, dengan hanya mendapat jatah saham sebesar 9 persen. Sebab angka 9 persen tersebut, tidak mungkin mampu menyejahterahkan rakyat Papua.
"Bahkan untuk biaya perbaikan kerusakan lingkunga saja masih kurang. Kalau begitu lebih baik jangan diperpanjang kontrak Freeport ini," katanya.
Ia melanjutkan, di waktu mendatang operasional Freeport harus terbuka ke publik. Jangan lagi ada lobi-lobi gelap atau di bawah meja seperti mengunjungi pengusaha yang dekat dengan penguasa kebijakan atas Freeport.
Uchok mengatakan dalam mengurus izin Freeport harus sesuai prosedur supaya tidak terjadi lagi bagi-bagi saham untuk 'jatah preman' yang bernama pejabat negara Indonesia.
(Baca: Moffett Mundur karena Saham Freeport Terjun Bebas)
Seperti diberitakan sebelumnya, Moffett mundur sebagai pimpinan dan keluar dari jajaran dewan perusahaan setelah perusahaan menambahkan dua direktur baru di bawah tekanan dari investor, Carl Icahn.
Moffett dan jajaran dewan perusahaan telah mencapai kesepakatan atas keputusan tersebut. Setelah pertimbangan baik-baik, dewan memutuskan pergantian kursi kepemimpinan akan menjadi hal baik bagi perusahaan dan pemangku kebijakan. Senin lalu, saham Freeport sendiri anjlok lebih dari 9 persen ke angka 6,86 dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika