REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo masih akan memanggil kontraktor kontrak kerja sama Blok Masela, yakni Inpex Masela Ltd dan Shell sebelum memutuskan pengelolaan Blok Masela di Maluku, kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa, ia mengatakan selain masukan dari para menteri, Presiden ingin mendengar penjelasan kontraktor mengenai sisi positif dan negatif pembangunan kilang gas cair (LNG) terapung di tengah laut (floating) dan di darat.

"Presiden memutuskan meskipun sudah ada masukan banyak dari menteri, diputuskan akan memanggil Shell dan Inpex untuk memutuskan," ujar dia.

Pertemuan dengan kontraktor tersebut, kata dia, direncanakan digelar pekan depan setelah Presiden kembali dari Papua. Presiden, tutur Sudirman, juga akan mengundang beberapa menteri yang relevan dengan proyek Masela, diantaranya Menteri Dalam Negeri untuk urusan dengan daerah, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya untuk pengembangan maritim, Menristekdikti untuk penggunaan teknologi yang tepat serta Menteri Keuangan untuk urusan pendapatan negara.

Kehati-hatian Presiden dalam mengambil kebijakan tersebut, tutur Sudirman, karena pembangunan Blok Masela merupakan proyek yang besar dengan total investasi sebesar 30 juta dolar AS sehingga semua aspek diliat lebih dalam, terutama implementasinya.

Sementara itu, konsultan yang ditunjuk pemerintah untuk mengkaji Blok Masela merekomendasikan pengembangan dilakukan di lepas pantai. "Nomor satu yang menjadi acuan utama rekomendasi profesional, tapi kita ingin keberadaan marsela berdampak signifikan di wilayah," kata Sudirman.

Blok Masela adalah salah satu blok yang memiliki cadangan gas terbesar di Indonesia yang diperkirakan cadangannya mencapai 10,73 Trillion Cubic Feet (TCF).

Ikuti Whatsapp Channel Republika