REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu alasan pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembebasan visa kunjungan (BVK) terhadap sejumlah negara adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman). Namun, langkah itu dinilai kurang tepat.

Peningkatan kedatangan wisman ini dinilai tidak dipengaruhi oleh kebijakan BVK. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty. Justru, Evita menilai, kebijakan perluasan negara penerima fasilitas bebas visa itu adalah bentuk kepanikan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Ini bentuk kepanikan Menteri Pariwisata untuk mengejat target 20 juta kunjungan wisman. Padahal, berdasarkan pengalaman Indonesia selama ini, kedatangan wisman tidak terlalu dipengaruhi bebas visa. Sebenarnya ada something wrong, termasuk bagaimana strategi marketing yang diterapkan, baik itu promosi ataupun branding," ujar Evita, Kamis (24/12).

Lebih lanjut, Evita memberi contoh, pada tahun 1983 melalui Keppres No 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan, pemerintah juga telah memberikan kunjungan bebas visa bagi sejumlah negara tertentu. Namun, kunjungan wisman pada saat itu tidak terlalu naik secara signifikan, yaitu dari 638.901 (1983) orang hanya menjadi sekitar 683.000 (1984).

Pun jika melihat perkembangan pada semester terakhir 2015, atau pascakebijakan bebas visa melalui Perpres No 69 Tahun 2015. Menurut Evita, kebijakan itu tidak memiliki daya ungkit besar.

"Sebab hingga 2015, kemungkinan jumlah kunjungan wisman hanya sekitar 10 juta. Hal ini tidak terlalu mengejutkan dibandingkan tahun 2014, yang jumlahnya mencapai 9,4 juta," ujar Anggota DPR asal Fraksi PDIP tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika