REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) merasa tidak memiliki kaitan dengan konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan sikap Yasona Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham).

Kepala Humas PGI Jeirry Sumampow mengatakan memang benar Yasona adalah warga gereja. "Namun sikap dan keputusan beliau terkait PPP adalah dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, bukan dalam kaitan dengan PGI," ujarnya, Kamis (24/12).

PGI terbuka untuk menerima siapa saja yang hendak bertamu dan berdialog dengan pimpinan PGI. Terkait dengan ini, tentulah harus dibicarakan waktu yang tepat dan sesuai dengan isi percakapan dalam dialog tersebut.

Atas dasar pertimbangan itu, pimpinan PGI merasa bahwa penyampaian aspirasi PPP ke PGI sebagai salah sasaran. Apalagi membawa-bawa isu hubungan Kristen dan Islam dalam kaitan dengan pertikaian internal partai mereka.

Kemarin, sekitar 500 orang dari PPP kubu Djan Faridz melakukan aksi di kantor PGI dan Kemenkumham. Yasona adalah seorang warga gereja sehingga PGI diharapkan mengingatkan beliau. Mereka mendesak Yasona agar segera mengeluarkan surat keputusan (SK) kepengurusan PPP Djan Faridz sesuai putusan Mahkamah Agung (MA).

Sekitar pukul 13.00, demonstran datang dengan beberapa kendaraan. Salah satunya menggunakan pengeras suara yang diarahkan ke gedung PGI, Graha Oikoumene.

Jerry mengatakan ada beberapa poin yang disampaikan para demonstran yakni menuduh Yasona Laoly tidak taat hukum. "Mereka juga menyebut tindakan Yasona memecah-belah umat Islam dan membuat penderitaan bagi Islam sedunia," ujarnya. Mereka juga mengatakan bahwa hal ini potensial membenturkan Islam dan Kristen. PGI pun diminta menegur Yasona. Setelah berorasi selama sekitar 30 menit, para demostran akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Ikuti Whatsapp Channel Republika