REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar harga beras jangan sampai merangkak naik karena terkait langsung dengan kepentingan seluruh masyarakat di Tanah Air.
"Saya juga ingin mengingatkan masalah beras yang menjadi penyumbang angka inflasi tertinggi sekitar 30 persen dibandingkan kategori nonberas," kata Presiden Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (23/12).
Ia meminta seluruh jajaran pemerintahannya untuk berhati-hati sehingga ia tak bosan menelepon Kabulog, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Menteri Pertanian untuk memantau perkembangan harga beras dan pangan secara umum.
Presiden menyatakan tidak ingin harga beras merangkak naik sehingga harus dilakukan langkah-langkah konkret untuk menyetabilkan harga pangan.
"Jangan sampai ada harga beras merangkak naik dan untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi harga pangan karena ini akan menyangkut masalah penanggulangan kemiskinan," ujarnya.
Terkait hal itu, Presiden juga meminta semua menterinya untuk memberikan perhatian kepada masalah kemiskinan. "Saya perlu ingatkan gini ratio kita terus menanjak saat ini angkanya 0,41. Hal ini menjadi perhatian global," katanya.
Ia sendiri melihat programnya yakni Nawacita dan prioritas pembangunan sejalan dengan komitmen 17 pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu kata dia, yang perlu dilakukan Indonesia yakni menjalankan prioritas nasional secara baik dan efektif.
"Penanggulangan kemiskinan terutama memperkuat daya beli rakyat miskin ini juga berkaitan dengan pengendalian inflasi," tuturnya.
Ia juga mengingatkan Menteri Keuangan dalam kaitannya dengan "conditional cash transfer" yang, misalnya, di Brazil dialokasikan sebesar 1 persen dari GDP negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika