Rabu 23 Dec 2015 15:39 WIB

Presiden: Keberhasilan Perhubungan Berbanding Lurus dengan Kemajuan Ekonomi

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Rapat Kabinet Terbatas membahas masalah waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/12).
Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Rapat Kabinet Terbatas membahas masalah waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keberhasilan pembangunan sektor perhubungan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi sehingga pemerintah serius membenahi sektor tersebut.

"Keberhasilan pembangunan sektor perhubungan juga berbanding lurus dengan kelancaran aktivitas sosial, juga berbanding lurus dengan demokratisasi," kata Presiden Jokowi dalam acara penyerahan penghargaan Wahana Tata Nugraha di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12).

Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah kepada pihak-pihak yang berperan dalam penataan transportasi publik dengan baik. Menurut Presiden, pembangunan nasional perlu dukungan sistem transportasi yang nyaman, aman dan tertib.

"Bagi masyarakat terutama perkotaan, kualitas sistem transportasi publik berhubungan langsung dengan produktivitas, baik itu menuju tempat kerja, mengantar anak ke sekolah, mendistribusikan barang dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial lainnya," katanya.

Presiden menyebutkan, menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan sistem transportasi publik yang memang masyarakat ingin menggunakannya, bukan yang terpaksa masyarakat gunakan. Dalam kesempatan itu, Presiden berkomentar mengenai Metromini di Jakarta yang hingga saat ini kendaraannya sudah cukup tua.

"Jakarta ini kota besar, ibu kota negara, harus segera dilakukan perombakan total. Ajak bicara mereka, agar yang ada penggantian dengan yang baru," katanya.

Presiden juga menyatakan bahwa Indonesia tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dibanding negara lain. "Kita ketinggalan, sarana angkutan massal MRT sudah direncanakan sejak 26 tahun lalu tapi tak pernah diputuskan sehingga biaya membengkak, jika dulu biaya pembebasan lahan cukup satu-dua juta rupiah, sekarang Rp 100 juta," katanya.

Menurut dia, setiap pembangunan infrastruktur jangan dipikir lama-lama karena semakin lama akan semakin mahal biayanya. "Jangan dihitung untung atau ruginya karena pasti rugi," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement