REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara PPP Arsul Sani mengapresiasi kunjungan Pimpinan PKS ke Istana Negara, bertemu Presiden Joko Widodo pada Senin (21/12), namun dikatakannya, jangan langsung dipersepsikan perubahan sikap politik partai tersebut.
"Saya menilai pertemuan PKS dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahim politik yang baik," katanya, di Jakarta, Selasa (22/12).
Dia menilai, silaturahim politik itu baik dalam rangka menyampaikan pokok-pokok pikiran masing-masing mengenai bagaimana negara ke depan seharusnya dijalankan. Menurut dia, silaturahim politik itu tidak dalam konteks PKS bergabung ke pemerintah namun menjaga agar kegaduhan politik bisa diredam.
"Ini untuk menjaga agar kegaduhan politik akibat saling lempar pernyataan yang tidak proporsional bisa dikurangi atau diredam," ujarnya.
Karena itu, menurut dia, masih terlalu pagi jika pertemuan tersebut dimaknai sebagai bentuk perubahan posisi politik PKS terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dan pengurus DPP PKS, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/12).
Sohibul didampingi Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mardani Ali Sera, dan sejumlah pengurus lain, di antaranya Ketua DPP PKS Almuzzamil Yusuf, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, dan Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifah Amalia.
Mardani Ali Sera menegaskan partainya tidak ditawarkan posisi menteri di Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo, saat bersilaturahim dengan Presiden pada Senin (21/12) sore. "Presiden Joko Widodo tidak menawarkan (posisi menteri) dan kami tidak ingin masuk (Kabinet Kerja)," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/12).
Dia mengatakan, kehadiran Presiden PKS Sohibul Iman bersama dirinya dan jajaran pengurus DPP PKS bertemu Presiden hanya silaturahim. Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu, partainya menegaskan sebagai oposisi loyal dan tetap dalam Koalisi Merah Putih. Dia menegaskan PKS akan mendukung kebijakan pemerintah yang baik namun akan mengkritik apabila kebijakan itu tidak tepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
