REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 sejumlah partai politik belum menentukan sikapnya secara tegas. Praktis hingga saat ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah menyatakan bakal menjadi oposisi dalam lima tahun ke depan. Fakta ini mengundang kekhawatiran, karena oposisi dianggap terlalu lemah jika hanya satu partai.
Melihat fakta itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) khawatir dominasi partai koalisi yang sangat besar, membuat daya kritis DPR RI terhadap pemerintah dan presiden berkurang.
"Saya khawatir akan kembali ke zaman orde baru (orba). DPR RI cuma lembaga stempe presiden saja," keluh Direktur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma dalam diskusi bertema "Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amandemen GBHN", di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (14/10).
Andre juga mengkritisi langkah Partai Gerindra yang berpotensi merapat ke koalisi pemerintah. Seharusnya, Gerindra tetap bersama PKS untuk menjadi oposisi sebagai penyeimbang jalannya roda pemerintahan. Sehingga suara kritis rakyat dapat disuarakan oleh dua partai ini. Padahal selama ini, Gerindra selalu menjadi oposisi dan bersuara lantang terhadap pemerintah.
Disamping itu, kata Andre jika benar-benar gabung ke koalisi pemerintah maka itu juga menjadi kerugian bagi Partai Gerindra sendiri. Justru jika mereka tetap berada di luar pemerintahnya lagi, tidak menutup kemungkinan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Lanjut Andre, seperti yang dialami oleh PDI Perjuangan menjadi oposisi selama 10 tahun.
"Jika Partai Gerindra bisa jadi penyuara rakyat yang baik di periode ini akan mendatangkan keuntungan besar di. pemilu berikutnya. Tapi sebaliknya jika memutuskan untuk merapat, mereka akan menerima punishment dalam pemilu berikutnya," tutur Andre.
Oleh karena itu, Formappi berharap berharap Partai Gerindra tidak gabung ke pemerintah dan tetap di luar pemerintahan. Dengan harapan DPR RI tidak kehilangan fungsinya sebagai pengawas juga kontrol terhadap kebijkan-kebijakan pemerintahan. Kemudian komposisi antara oposisi dan koalisi menjadi sedikit berimbang.
"Saya berharap ada oposisi yang bisa bersuara juga memberikan satu perimbangan. Hingga dapat memberikan daya kritis pada kebijakan pemerintah," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
