REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Pasteur masih dalam pembahasan panjang. Emil menyebut wacana yang baru saja dikeluarkan ini masih akan didiskusikan bersama anggota DPRD Kota Bandung.
"Masih pembahasan sama DPRD jadi masih panjang, sepanjang satu semester tahun depan kita bahas," kata Emil di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/12).
Menurutnya wacana ini dalam rangka mengurangi kemacean di Jalan Pasteur. Pasalnya masyarakat dari luar Bandung selama ini hanya mengetahui jalan utama masuk Bandung melewati Jalan Pasteur.
Padahal, kata dia, ada banyak jalan alternatif lain yang bisa dilewati. Karena itu dengan wacana itu diharapkan masyarakat bisa mengeksplor jalan lain sebagai jalur masuk Kota Bandung.
"Selama ini mereka itu tahunya Pasteur saja, kan pintu masuk ke Bandung itu ada lima. Ditambahin sama yang di KM 149 tapi di-weekend pada protes (macet) ternyata mereka pada nggak tahu bahwa ada pintu lain," ujarnya.
Ia berharap dengan adanya kebijakan tersebut warga Kota Bandung bisa beralih ke transportasi masal. Jadi berdampak pada pengurangan kemacetan di jalur tersebut.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) akan menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jalan Pasteur. Hal ini sebagai bentuk program untuk menangani kemacetan di Kota Bandung.
Kepala Bidang Lalu lintas dan Teknis Perparkiran Dishub Kota Bandung Agung Purnomo menuturkan Jalan Pasteur termasuk salah satu kawasan padat kendaraan. Terlebih lagi jalan ini menjadi salah satu akses masuk favorit wisatawan untuk masuk ke Kota Bandung.
"Dari catatan Dishub, kendaraan yang melewati Jalan Pasteur itu bisa sampe tiga ribu kendaraan setiap jamnya," kata Agung saat ditemui di Kantor Dishub Kota Bandung, di kawasan Terminal Leuwipanjang, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (18/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika