REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengintruksikan kepala daerah dan jajaran pemerintahan daerah se-Indonesia untuk meningkatkan deteksi dini dan perketat keamanan proses rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan calon. Melalui penerbitan radiogram, Tjahjo meminta proses tersebut menjadi perhatian serius semua pihak.
Karena, proses penghitungan suara hingga penetapan calon kerap menimbulkan gesekan yang tak sedikit berujung ricuh.
"Perlu antisipasi dan deteksi dini secara seksama agar kejadian seperti di Provinsi Kaltara dan beberapa kabupaten/kota dapat diatasi dan diprediksi awal," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/12).
Dia mengatakan, radiogram ini bersifat segera, untuk menjadi perhatian serius ditujukan kepada para gubernur se-indonesia. Yakni untuk terus mencermati gelagat perkembangan dinamika setempat dengan melibatkan segenap elemen masyarakat, tokoh agama/adat dan tim sukses pasangan calon atau partai politik.
Karena menurutnya, massa saat ini adalah massa rawan, apalagi mendekati waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil dan putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia pun meminta para gubernur terus berkordinasi dengan forkompida kabupaten/kota untuk mencermati perkembangan dinamika masyarakat setempat. Terutama juga dari pihak keamanan baik TNI/Polri serta Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan dan penjagaan terhadap situasi dan objek vital di wilayah tersebut.
"Emosi elit dan masyarakat cukup tinggi, perlu kewaspadaan penuh. Jangan sampai pilkada yang berjalan lancar tanpa konflik akhirnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan karena kita lengah deteksi dini," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.
Ia menambahkan, jika perlu setiap daerah menetapkan siaga satu selama proses perhitungan suara, penetapan calon, hingga masuk ke permohonan gugatan dan putusan MK. Hal ini agar mencegah tindakan anarkis seperti di Kaltara kemarin, yang ia nilai telah mencederai demokrasi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika