REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan agar prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung kebijakan politik negara. TNI diminta untuk tidak melakukan politik praktis.

"Politik TNI adalah politik negara. TNI berpijak pada kebijakan negara. Semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2016, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12).

Menurut Jokowi, rantai komando ditubuh TNI hanya satu. Tegak lurus, loyalitas dan ketaatan pada Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan dalam membangun kekuatan pertahanan, Indonesia harus memenuhi alutsista secara terpadu di laut, darat, udara, karena hampir semua negara berlomba memajukan teknologi pertahanan.

"Bangun postur TNI yang kokoh dengan alutsista modern. Modernisasi dilakukan untuk imbangi kemajuan zaman. Mandiri dengan kurangi impor dan kembangkan industri pertahanan nasional kita," katanya.

Presiden juga meminta seluruh pimpinan TNI untuk meningkatkan kapasitas prajurit yang profesional dan terlatih. Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan kesatuan komando harus terus terwujud dan loyalitas kepada Presiden.

"TNI pernah hancur karena ikut politik praktis pada masa lalu. TNI tidak boleh ikut politik apapun juga, kecuali politik negara," katanya.

Baca juga: KSAD: Rakyat Indonesia Ibu Kandung TNI

Ikuti Whatsapp Channel Republika