REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia jangan mau menjadi bagian dari skema pasar apalagi yang didikte oleh negara-negara maju.

"Kita tidak bisa berharap perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang lebih maju, jika pengelolaan hutan, pesisir dan laut, dan energi Indonesia masih menjadi bagian dari skema pasar khususnya hanya untuk memenuhi hasrat negara maju untuk mitigasi perubahan iklim," kata Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kurniawan Sabar dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12).

Terkait dengan Kesepakatan Paris sebagai upaya global melawan dampak perubahan iklim, Kurniawan menyatakan dukungan yang dimaksudkan pemerintah RI terhadap Kesepakatan Paris dinilai tidak akan berarti dan tidak akan berhasil tanpa perbaikan tata kelola hutan dan gambut, pesisir serta lautan. Selain itu, ujar dia, pemerintah juga perlu menghentikan penggunaan batubara yang disebutnya sebagai "energi dari sumber kotor", serta menghentikan kejahatan korporasi dalam pengelolaan SDA.

"Kesepakatan iklim di Paris, tidak memberikan jaminan perubahan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dan dengan demikian, lingkungan dan masyarakat Indonesia yang rentan dan terdampak perubahan iklim akan berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan," tuturnya.

Ia juga menyorot sikap pemerintah Indonesia yang sangat pragmatis dan tidak memainkan peran strategis dalam negosiasi di Paris, yang akibatnya dinilai telah meletakkan Indonesia sebagai negara yang hanya mengikut pada kesepakatan dan kepentingan negara maju. Pemerintah Indonesia dinilai Walhi lebih mementingkan dukungan program yang merupakan bagian dari mekanisme pasar yang telah dibangun oleh negara-negara maju dalam negosiasi di Paris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika