REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sama sekali tidak memiliki beban terkait PT Freeport Indonesia.
"Presiden Jokowi dan Wapres dalam konteks Freeport tidak ada beban sama sekali," katanya, Senin (14/12).
Mengenai sidang Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) yang hari ini mengundang Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Pramono mendukung hal tersebut.
"Beliau juga bersedia secara terbuka supaya publik memahami, mengetahui walaupun Pak Luhut berulangkali disebut namanya, tetapi dia telah menyampaikan posisinya jauh-jauh hari kepada Presiden bahwa dia termasuk orang yang meminta perpanjangan kontrak Freeport itu dilakukan 2019 dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap hal tersebut," katanya.
(Baca juga: Menkumham Isyaratkan Riza Chalid Kabur ke Singapura)
Ia menyebutkan ada empat poin yang selalu menjadi poin perhatian Pesiden. Pertama masalah pembagian divestasi. Kedua community development agar Papua itu menjadi lebih baik. Ketiga pembangunan smelter. Keempat nasional interest menjadi lebih baik.
"Dalam konteks itulah sebenarnya pemerintah berkepentingan, mudah-mudahan nanti Pak Luhut juga akan menyampaikan di MKD secara terbuka," katanya.
Ia yakin Luhut tidak akan membela siapa-siapa dalam sidang MKD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika