REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta menegaskan partainya sudah bekerja menggerakan kekuatan untuk memenangkan calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pada pilkada serentak, namun hasilnya tak maksimal.
"Kita akui hasilnya belum maksimal pada pemilihan kepala daerah kemarin (9/12). Karena dari enam kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada, calon yang diusung atau didukung hanya lolos satu saja," kata Sudikerta di sela-sela acara Musyawarah Daerah Partai Golkar Bali di Sanur, Kota Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan, dengan banyak kekalahan calon bupati/wali kota yang didukung dan diusung itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menghadapi pilkada mendatang.
"Kekalahan tersebut perlu kita evaluasi. Karena partai politik hanya sebagai pengantar untuk bisa bertarung dari pasangan calon tersebut. Tapi masih banyak yang perlu dimiliki pasangan calon itu, termasuk ketokohan (figur) dan kekuatan finansial," ujar Sudikerta yang juga Wagub Bali itu.
Menurut dia, dengan pemilihan langsung sebagai cerminan sejauh mana dari pasangan calon itu dikenal di masyarakat, disamping juga kepemilikan besarnya finansial untuk melakukan sosialisasi menjelang pilkada tersebut.
"Kita tidak pungkiri dibalik ketokohan yang dikenal, namun kemampuan finansial untuk membiayai sosialisasi maupun kampanye juga menjadi tolok ukur meraih kemenangan itu.
Dengan kondisi seperti itu, karena rakyat telah menjatuhkan pilihannya kepada pasangan tersebut, artinya tingkat kecerdasan politik masyarakat baru segitu," katanya.
Karena itu, kata dia, pilkada ini adalah sebuah proses demokrasi yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam memilih pemimpin kabupaten dan wali kota lima tahun ke depan.
Ditanya partisipasi masyarakat pada pilkada menurun kehadiriannya ke tempat pemungutan suara (TPS), kata Sudikerta, memang terjadi penurunan partisipasi rakyat datang ke TPS.
"Dari data memang angka partisipasi pada pilkada ada penuruan. Itu banyak faktor yang saya amati, salah satunya kejenuhan masyarakat menghadapi pemilihan umum. Karena proses demokrasi mulai pemilihan kepada desa hingga pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan kondisi itu rakyat pasti jenuh," katanya.
Sudikerta mengatakan, sebelumnya penyelenggara pemilu (pilkada), pemerintah dan partai politik sudah mengimbau untuk menggunakan hak suaranya dengan datang ke TPS.
"Tapi kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin masih banyak tak menggunakan hak pilihnya. Saya baca di media di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung saja banyak warga yang tidak datang ke TPS," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
