REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengungkapkan usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) PT Freeport Indonesia (PTFI) sedang berjalan. Ia mengatakan, penggunaan hak angket ini berguna untuk menguak skandal perpanjangan izin PTFI.

Fahri menilai, banyak pihak yang tidak berani mengusut kasus-kasus yang berkaitan dengan korporasi tambang emas terbesar di dunia tersebut. Namun, dengan mencuatnya skandal "Papa Minta Saham" yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto maka ia mendorong terbentuknya Pansus Freeport.

"Drafnya sudah jalan. Tanda tangan juga sudah mulai dilakukan. Saya kira, kalau bisa kita sahkan pada masa sidang ini, kemudian reses, awal Januari paling telat kita sudah bisa mulai investigasi secara menyeluruh, apa yang sesungguhnya terjadi pada Freeport itu," ujarnya di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/12).

Dia mengklaim, ada cukup banyak anggota DPR dari lintas fraksi yang menjadi inisiator Pansus Freeport. Dia juga menambahkan, pembentukan Pansus ini penting, khususnya bagi rakyat Papua.

Menurut dia, selama kasus "Papa Minta Saham" ini mencuat di publik, rakyat Papua menyaksikannya secara miris. Konsentrasi publik lebih banyak terserap pada polemik dugaan pelanggaran etika Ketua DPR RI, bukan pada nasib kekayaan alam Papua yang dikuasai Freeport.

"Banyak inisiatornya. Saya termasuk yang mau ikut tanda tangan. Di fraksi-fraksi sudah diedarkan (tanda tangan usulan pembentukan pansus). Biar bangsa kita melihat semuanya. Dan, masyarakat Papua pada khususnya melihat apa yang terjadi. Siapa dapat apa. Siapa makan apa di situ," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika