REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul meragukan keseriusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Dari 10 fraksi yang ada di MKD, Ruhut mengatakan hanya Fraksi Demokrat dan Fraksi Nasdem yang masih serius menyidangkan kasus Novanto.

“Ini karena Golkar, PPP, Gerindra bikin ngaco. Yang benar cuma Demokrat dan Nasdem. PDIP saja mulai setengah-setengah,” kata Ruhut saat dihubungi Republika, Rabu (12/9). 

Ruhut melihat mayoritas anggota MKD mulai lunak terhadap Novanto. Ini tampak dari keputusan MKD yang menyidang Novanto secara tertutup. Padahal dua sidang sebelumnya yang menghadirkan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sajamsoeddin dan Menteri ESDM Sudirman Said digelar terbuka. “MKD mau memaksakan Novanto tidak bersalah,” kata.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat ini menilai Novanto pantas dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Sebab Novanto tidak hanya bertemu dengan pengusaha tapi juga ikut campur membahas renegoisiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang tidak termasuk dalam fungsi tugasnya. “Dia (Novanto) harus digusur,” katanya

Ruhut mengingatkan MKD tidak bermain-main dalam menyidang kasus Novanto. Sebab bukan tidak mungkin DPR menjadi sasaran kemarahan rakyat jika keputusan MKD tidak sesuai fakta persidangan. “Rakyat pasti marah,” kata Ruhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika