REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA --- Warga Kota Surabaya kini makin mudah untuk membayar pajak. Tak perlu lagi datang ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ketika hendak membayar pajak bumi dan bangunan. Sebab kini masyarakat dapat melakukannya dimana pun melalui E-Channel.
Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero, Tbk., yang diresmikan pada Selasa (8/12) siang di Balai Kota Surabaya.
Melalui kerja sama tersebut merupakan upaya untuk menjangkau masyarakat perkotaan yang tidak memiliki waktu untuk datang ke UPTD atau Bank daerah yang ditunjuk Pemkot Surabaya. Sebab masyarakat Surabaya dapat melakukan pembayran PBB melalui mesin ATM BNI.
CEO BNI Surabaya Anryanto Purwadi mengatakan melalui penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan Pemkot Surabaya diharapakan masyarakat yang tak memiliki rekening Bank daerah, atau tidak memiliki banyak waktu dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak.
“Kota Surabaya menjadi pilot project nasional dalam pelaksanaan sistem ini. Kedepan kami akan mengembangkan sistem untuk penerimaan pajak lainnya. Selain itu, dengan adanya kemudahan ini, juga mendukung Kota Surabaya menjadi icon smart city di Indonesia,” kata Aryanto seperti rilis yang diterima Republika.
Sementara itu penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno memberikan apresiasi atas terjalinnya kerjasama tersebut. Melalui program tersebut dirinya optimis dapat mengubah cara pandang masyarakat yang melihat bahwa membayar pajak itu terkesan sulit.
“Dengan ini kami berupaya mengubah stigma untuk bayar pajak ke negara tak perlu lagi susah, antri bahkan desak-desakan,” tuturnya.
Kendati baru sebatas pajak bumi dan banguan, kedepanya Pemkot Surabaya berencana untuk menjalin kerjasama dengan sejumlah Bank BUMN terkait pembayaran pajak daerah melalui ATM.
Untuk diketahui target pendapatan Pemkot Surabaya melalui PBB tahun ini sebesar Rp 825 miliar. Sedang hingga awal Desember ini telah mencapai Rp 820 miliar.
Targetnya dengan adanya program baru tersebut tahun depan dapat meningkat hingga Rp 858 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika