Senin 09 Dec 2019 20:11 WIB

Pemkab Banyumas Buka Berbagai Outlet Layani Pembayaran PBB

PBB nantinya bisa dibayar melalui Alfamart, Indomaret bahkan gopay.

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Dwi Murdaningsih
Pemerintah Kabupaten Banyumas membuat terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).  Foto:Pembayaran Pajak di Kelurahan. Warga membayar pajak kendaraan di gerai Gojak saat di Kelurahan Panembahan, Yogyakarta, Senin (23/9/2019).
Foto: Republika/ Wihdan
Pemerintah Kabupaten Banyumas membuat terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Foto:Pembayaran Pajak di Kelurahan. Warga membayar pajak kendaraan di gerai Gojak saat di Kelurahan Panembahan, Yogyakarta, Senin (23/9/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pemerintah Kabupaten Banyumas membuat terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Salah satunya dengan menjalin kerjasama berbagai pihak dalam penerimaan pembayaran PBB P2.

''Kalau sebelumnya pembayaran PBB P2 hanya dilayani di Bank Jateng dan BNI, mulai tahun ini akan ditambah tempat penerimaan pembayarannya melalui Kantor Pos, Go Pay, Indomaret, Alfamart dan Tokopedia,'' ucap Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banyumas, Eko Prijanto, Senin (9/12).

Baca Juga

Dengan penambahan tempat penerimaan pembayaran ini, dia berharap wajib pajak akan menjadi lebih mudah melaksanakan kewajiban membayar PBB. ''Dengan demikian, penerimaan daerah dari PBB P2 juga bisa menjadi lebih maksimal,'' kata dia.

Dalam kesempatan itu, Bakeuda juga melaksanakan kegiatan pembekalan bagi para petugas pemungut PBB P2. Dalam kesempatan itu, Eko menyatakan kegiatan pembekalan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan petugas pendataan maupun petugas pemungut PBB-P2 dalam keakuratan data.

''Peserta kegiatan ini ada sebanyak 360 orang, yang berasal dari unsur Bakeuda, petugas kecamatan dan petugas dari desa,'' jelasnya.

Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa otonomi daerah mengamanatkan daerah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi daerahnya sehingga pendapatan daerah juga meningkat.

''Petugas pemutakhiran data memang perlu diupdate dan diupgrade kemampuannya, agar data yang digunakan menjadi lebih akurat. Data yang akurat ini sangat penting karena bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pembangunan,'' jelasnya.

Untuk itu, dia meminta para petugas yang terkait dengan PBB P2, agar sering berkonsultasi sebelum ada masalah. ''Jangan setelah ada masalah baru konsultasi, karena bisa menghambat kegiatan,'' jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement