REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah mewaspadai maraknya 'serangan fajar' pada hari pencoblosan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan menyebar tim khusus yang akan mewaspadai aksi politik uang tersebut.

"Satu-dua hari ini pasti akan ada serangan, tapi kita ada tim pemantau, baik dari Bawaslu, Kepolisian, Satpol PP," kata Tjahjo di Istana Bogor, Selasa (8/12).

Baca: KPK Imbau Calon Pemilih Tolak Politik Uang

Pihak yang tertangkap melakukan politik uang, kata dia, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Tjahjo menilai, sudah saatnya rakyat Indonesia berdemokrasi secara dewasa dengan menghindari praktik-praktik curang seperti politik uang. Apalagi, di era baru Pilkada tahun ini, kata dia, biaya kampanye semua pasangan calon telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga sama rata.

"Semua pihak, termasuk tim sukses pasangan calon, parpol, pers, para pengamat harus bersama-sama mengingatkan bahwa ke depan harus kita ubah pola-pola (politik uang) itu," kata Tjahjo.

Sementara, mengenai tingkat partisipasi pemilih, Tjahjo menyebut pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi. KPU sendiri menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 77,5 persen dapat tercapai dalam Pilkada serentak yang baru pertama kalinya tersebut.

Meski tak menjamin target itu dapat tercapai, Tjahjo tetap optimistis rakyat akan antusias mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Soal target memang kami enggak bisa, walaupun sudah dibuat upaya hari libur. Tapi mudah-mudahan hari itu bisa mengoptimalkan peran masyarakat," kata dia menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika