REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Sholahuddin Wahid menilai etika idealnya berada di atas hukum. Pasalnya, etika menjaga seseorang dari dalam dan hukum mencegah berbuat dari luar.

"Hukum membutuhkan bukti nyata dan etika tidak perlu, karena sudah jelas,"  ungkap adik kandung Gus Dur ini ketika menghadiri kajian bulan PP Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat Kemarin.

Tokoh Nadhlatul Ulama ini menjelaskan, hukum membutuhkan perangkat atau peralatan terapan. Etika tidak membutuhkan itu.

Dalam kasus sidang MKD 'Papa Minta Saham', Gus Sholah menyakini seruan moral perlu dilakukan. Apalagi, ada desakan dari masyarakat.

"Tahun 2014 ada kelebihan markup lebih dari 7 triliun. Dan BPK tidak menyebutkan itu, ini tidak paham atau dibuat tidak paham? Mudah-mudahan masyarakat bisa paham," katanya menegaskan.

Gus Sholah cemas dengan prilaku pejabat negara saat ini. Para elit lebih banyak mengutamakan hak ketimbang kewajiban. "Mereka lebih utamakan privillige dari tanggungjawabnya," kata dia.

Karena itu, ia menggarisbawahi pentingnya pendidikan etika moral bangsa. Pendidikan yang akan mengkritisi mengapa guru mengajarkan etika moral digaji kecil sementara artis merusak moral dibayar tinggi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika