REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI -- "Bekasi sudah macet. Mau semakin macet apalagi ada busway?"
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu penyebab wacana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memperluas jalur operasional Transjakarta hingga Kota Bekasi, tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan.
Gana (26 tahun), warga Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta, menganggap jika adanya proyek perluasan Transjakarta ke kota tempat tinggalnya itu hanya akan menambah semrawut kota penyangga ibu kota.
Menurut Gana, kemacetan akan timbul lantaran jalan Kota Bekasi yang tidak cukup lebar untuk membuat halte busway yang berada di tengah jalan besar. Proses untuk melebarkan jalan tersebut pasti akan menghabiskan waktu cukup lama. Kondisi jalan yang dalam perbaikan pasti juga akan menimbulkan kemacetan lebih parah lagi.
"Sekarang aja banyak jalan yang sedang perbaikan. Banyak jalan yang ditutup dan bikin macet. Nanti akan tambah macet lagi," keluh Gana.
Ia menganggap rencana itu memang bertujuan bagus. Sebab, ada kemungkinan ongkos menjadi lebih murah. Kendati begitu, jika hanya akan membuat satu trayek, yaitu jalur koridor II yang sudah ada di Harapan Indah, ia merasa tidak akan terlalu berpengaruh membantu warga.
"Tidak terlalu berpengaruh, karena cuma satu trayek. Warga kan nggak naik dari situ saja,"kata Gana.
Untuk Gana yang bekerja di Kedoya, Jakarta Barat, fungsi Transjakarta tidak terlalu membantunya. Selama ini, dari Bekasi ia menggunakan bis AKAP dari Terminal Bekasi dan rute kendaraan tersebut lewat tol. Ada Transjakarta atau tidak, tetap saja ia akan menggunakan AKAP yang lebih cepat dan bebas macet.
"Palingan yang bisa naik warga dari arah Pulogadung," imbuhnya.
Lain lagi dengan Iskandar (40 tahun), ia merasa setuju dengan adanya Transjakarta. Apalagi jika jalan jadi diperlebar. Selama ini, ia selalu merasa kesulitan ke Jakarta karena transportasi untuk kesana tergolong susah, harus sambung beberapa kendaraan.
"Kalau naik bis Transjakarta kan enak, adem. Murah lagi," kata Iskandar yang bertempat tinggal di Harapan Jaya.
Pernyataan Gana, didukung oleh Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi, Hotman Pane. Menurutnya, untuk saat ini luas dimensi jalan tidak cukup untuk membangun jalur dan halte busway. Jika pembuatan jalur tidak disertai dengan pelebaran luas dimensi jalan. Maka, akan timbul kemacetan yang sangat parah.
"Wacana bagus, tapi dengan lebar jalan yang ada sekarang, maka akan menambah kemacetan. Pada jam-jam tertentu akan timbul kemacetan," kata Hotman.
Adapun jam-jam yang menimbulkan kemacetan tersebut antara lain pada waktu aktivitas berangkat dan pulang kerja. Apalagi jika seluruh angkutan umum mikro Koasi (Koperasi Angkutan Bekasi) juga melakukan operasi di jam yang sama.
Jumlah angkutan mikro Koasi tersebut mencapai angka 3200 mobil untuk 37 trayek. "Dari 3.200 itu bisa jalan semua. Kalau mobilnya lagi sehat sekali jalan, 37 trayek untuk lokal. Jadi kan kalau satu trayek 100 mobil, katakanlah 20 di bengkel, kan masih ada 80 mobil yang jalan. Banyak sekali itu," jelas Hotman.
Berdasarkan wacana Dishub Bekasi, hanya akan dibuat satu trayek, yaitu jalur busway koridor II yang berakhir di Harapan Indah dilanjutkan hingga Terminal Bekasi di Jalan Ir. H Juanda. Namun, tetap dinilai tidak efektif. Sebab, ada sebanyak 16 trayek yang melewati jalur tersebut.
"Yang bersinggungan ada 16 trayek di jalan itu. Nggak bisa kita bayangkan itu (Transjakarta) masuk, jalan tidak dilebarin," imbuhnya.
Belum lagi, ditambah dengan bis AKAP dengan trayek Bekasi-Jakarta ataupun sebaliknya, lalu bis transportasi trayek ke Kabupaten Bogor atau Kabupaten Bekasi yang jumlahnya mencapai 3.000 mobil, semua akan menambah kesemrawutan kota Bekasi.
Untuk saat ini saja, kata Hotman, jalan di Kota Bekasi sudah tergolong cukup macet dengan adanya perbaikan jalan di sana-sini. Selain itu, keberadaan Transjakarta akan mengakibatkan kerugian pada para supir angkutan umum.
Para supir yang biasa mengoperasikan angkutannya sebanyak dua hingga tiga rit dalam sehari, atau empat hingga enam kali bolak-balik trayek, akan terbatas menjadi satu rit. Sebab, mobil mereka akan terhadang kemacetan dan akan menghabiskan bahan bakar.
"Banyak buang waktu di jalan. Apalagi penumpang juga nggak selalu ramai. Mereka jadi rugi," ujar Hotman.
Menurut Pane, jika proyek tersebut tetap berjalan, sebaiknya Pemprov DKI memikirkan alternatif lain selain pelebaran jalan. Misalnya dengan membuat jalan layang khusus transportasi tersebut.
"DKI kan punya dana banyak dan besar, bikin aja jalan layang. Khusus sendiri di atas,"tandasnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Kota Tri Adhianto menyatakan, jalan yang nantinya digunakan sebagai perpanjangan jalur bus Transjakarta merupakan jalan negara. Sehingga, pihaknya hanya bisa merekomendasikan pada Pemerintah Pusat agar jalan tersebut dilebarkan.
Dengan dimensi jalan selebar tujuh meter di kedua sisi, kata Tri, jalur tersebut saat ini sudah termasuk ideal menjadi jalan negara. Apabila dijadikan jalur busway, setidaknya perlu penambahan lebar jalan selebar tujuh meter di kedua sisi. Hanya saja, pembebasan lahan tentu saja menjadi kendala.
"Itu wewenang pusat, wewenang pemkot Bekasi hanya sepanjang Jalan Ir. H. Juanda," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika