REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengatakan hingga Juni 2015 KPK telah menangani 261 kasus korupsi pejabat negara.
"KPK telah menangani kasus 81 orang anggota DPR/DPRD, 14 gubernur, 48 bupati/wali kota, dan 118 pejabat eselon," papar Cahya pada acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah, Rabu (2/12).
Banyaknya jumlah kasus korupsi oleh pejabat negara ini, menurut Cahya, sangat disayangkan mengingat besarnya dampak sosial dari korupsi.
"Studi yang dilakukan menunjukkan korupsi menimbulkan biaya sosial yang dampaknya berpuluh kali lebih besar daripada nilai ekonomi," katanya.
Ia mengatakan Indonesia pada dasarnya memiliki modal besar sebagai sebuah negara, termasuk kekayaan alam seperti tambang emas terbesar. Sayangnya, korupsi telah menyebabkan negara ini terpuruk. Salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk miskin yang mencapai 30,25 juta jiwa. Karenanya, Cahya menegaskan para pemangku kepentingan daerah dituntut agar memiliki integritas yang tinggi.
"KPK terus mendorong pembangunan integritas nasional," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
