REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tidak mempermasalahkan tidak adanya unsur jaksa dalam penentuan calon pimpinan KPK.

Sebab menurutnya dalam Undang-undang tidak tertera aturan unsur jaksa masuk dalam pemilihan calon pimpinan KPK.

"Tidak ada dalam UU harus ada unsur jaksa, itu yang saya tau, mudah-mudahan saya nggak keliru," ujarnya saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (30/11).

Menurutnya, pemerintah saat ini dalam posisi menunggu DPR untuk menentukan lima pimpinan KPK tersebut. Terlebih, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPK kepada DPR.

"Kata Presiden, bola sudah di parlemen, jadi ya kita tunggu saja," katanya.

Sebelumnya diketahui Komisi III DPR kembali menunda pengambilan keputusan tentang jadwal fit and proper test calon pimpinan KPK lantaran beberapa alasan, diantaranya unsur jaksa tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika