REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah menginstruksikan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk meningkatkan efisiensi dalam proses birokrasi.

"Lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan. Lakukan reformasi birokrasi tanpa basa basi, cari terobosan dan cara-cara baru dalam menghindari business as usual," kata JK dalam sambutan Upacara HUT Ke-44 Korpri di Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/11).

Menurut JK, perbaikan birokrasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, dari perubahan mental aparatur, kelembagaan, dan ketatalaksanaan institusi. Wapres meminta perbaikan dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, serta melayani masyarakat secara berkualitas.

Dalam sambutannya, JK mengatakan birokrasi perlu membangun mentalitas aparat yang positif, memiliki integritas, dan berjiwa gotong-royong.

"Seluruh lembaga perlu mempersiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pangkas semua kerumitan birokrasi serta pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dan kualitas tinggi dan waktu yang cepat," katanya.

Selain itu, JK meminta mekanisme kerja birokrasi harus diubah ke arah sistem pemerintahan elektronik atau e-government.

"Mulai budgeting, recruitment, audit, catalogue, purchasing, cash flow management, dan banyak lagi yang lain," kata JK.

Instruksi keempat dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Wapres JK, yaitu sikap netralitas anggota Korpri dalam pilkada yang akan dilaksanakan pada Desember 2015. JK juga mengatakan semua aparatur Korpri harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa.

"Kita telah memasuki era baru, era persaingan yang bukan lagi antardaerah, antarkota, apalagi antarprovinsi. Tapi sudah memasuki persaingan antarnegara," kata Wapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika