REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui jika adanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu faktor gagalnya Kota Bekasi meraih Piala Adipura 2015. Kendati begitu, ia tidak merasa kesal dengan DKI Jakarta.
"Kalau DKI dapat Adipura, Bekasi nggak dapat Adipura gara-gara sampah DKI, saya akan marah. Tapi ini kan sama-sama (tidak dapat)," kata Rahmat saat ditemui usai rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Rabu (25/11).
Rahmat menjelaskan, dalam penilaian piala kebersihan Adipura, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Menurut dia, hal itu memang tidak bisa dilepaskan dari adanya tempat pengolahan sampah Ibu Kota di wilayah kerjanya.
Untuk itu, agar Kota Bekasi tidak lagi dirugikan, pihaknya dan Pemprov DKI Jakarta pun segera melaksanakan perubahan perjanjian kerja sama secara government to government terkait TPST Bantargebang.
"Ada beberapa kewajiban yang belum dilaksanakan seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, pembersihan air sampah yang bercecer di jalan. Itu yang akan dimasukkan ke dalam adendum perjanjian kerja sama," jelas Rahmat.
Menurut Rahmat , adendum tersebut akan dimasukkan ke dalam perjanjian kerja sama antarkedua pemerintah daerah yang akan diperbarui, bukan dengan pengelola TPST Bantargebang atau pihak ketiga.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui bahwa selama ini pengolahan di tempat pembuangan sampah Ibu Kota tersebut tidak memenuhi kriteria standar. Sehingga, hal itu merugikan kedua belah pihak.
"Jadi selama ini Bekasi dirugikan, Jakarta juga dirugikan. Dengan kerja sama dengan Bekasi seperti ini, diharapkan warga Jakarta dan warga Bekasi diuntungkan," kata Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
