Selasa 24 Nov 2015 17:39 WIB

Soal Freeport, Luhut: Kita Lihat Saja, We'll Be Okay

Rep: Dessy S Saputri/ Red: Erik Purnama Putra
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial 2015 di Jakarta, Rabu (16/9).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial 2015 di Jakarta, Rabu (16/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan sore ini menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta. Dalam pertemuan yang dilakukan sekitar satu jam, Luhut mengatakan tak membahas terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam renegosiasi PT Freeport yang juga menyeret namanya.

Menurut dia, hubungan dengan JK selama ini pun masih baik. Ia juga merasa tak memiliki permasalahan dengan siapapun. "Baik-baik saja. Tadi ketawa-ketawa... Saya nggak merasa bentrok dengan siapa-siapa," kata Luhut di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/11).

Lebih lanjut, Luhut juga menegaskan tak menjual nama kepala negara ke pimpinan PT Freeport Indonesia. Ia juga menanggapi kasus ini dengan santai. "Nggak ada itu pencatutan. Kita lihat saja dulu. Ngapain kita heboh-heboh, tenang-tenang saja. We'll be okay," kata dia.

Luhut diketahui menemui JK pada sore ini melalui pintu belakang. Menanggapi hal tersebut, ia pun membantah menghadap JK secara diam-diam. "Tadi saya dari presiden, kebetulan lagi nggak ada, makanya saya kemari. Udahlah kok curiga-curiga saja," kata mantan kepala staf kepresidenan tersebut.

Seperti diketahui, Menteri ESDM Sudirman Said menyebut oknum anggota DPR yang mencatut nama kepala negara dalam negosiasi perpanjang kontrak PT Freeport. Politisi tersebut meminta jatah saham Freeport untuk kemudian diberikan kepada Presiden dan Wapres.

Sudirman pun akhir-akhir ini membenarkan politisi tersebut adalah Ketua DPR Setya Novanto. Selain itu, nama Menkopolhukam Luhut Panjaitan pun turut terseret terlibat

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement