REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pelayanan Dasar Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dr Hanibal menyambut positif inovasi-inovasi para perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengentaskan kemiskinan. Begitu juga model Desa Ramah Perempuan (DRP) yang diujicobakan di enam desa dan menyebar di tiga kabupaten di NTT.
Hanibal menilai, DRP yang digagas Konsorsium Global Concern dan Kopel Indonesia (Konsorsium GCK) serta melaksanakan program inovasi perempuan miskin untuk penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat bermakna besar. Karena itu, Hanibal mengatakan pada 2016 mendatang, Kemendes akan merekomendasikan DRP sebagai salah satu indikator tambahan Desa Membangun yang selama ini hanya menggunakan yang tercatat di BPS. "Inovasi di NTT ini sangat bermakna besar," ujarnya dalam Diskusi Nasional 'Menuju Satu Digit' di Jakarta, Senin (23/11). (Baca Juga: Enam Desa di NTT Digadang Jadi Desa Ramah Perempuan).
Dia mengakui, pembangunan dahulu banyak menyisakan luka sosial terutama di desa. Kondisi tersebut melahirkan banyak kantong kemiskinan di desa-desa. Namun inovasi yang dilakukan para perempuan warga enam desa piloting DRP, menunjukkan kemauan yang besar dan bangkit melawan kemiskinan mereka.
Menurutnya, apa yang dilakukan di enam desa di tiga kabupaten yang ada di NTT, adalah hal yang luar biasa. "Ini bisa jadi contoh, bagaiamana seluruh penduduk desa lainnya, punya hak untuk ditempatkan pada tempat setinggi-tingginya," kata Hanibal.
Namun diakuinya, karakteristik desa di tiap daerah pasti berbeda-beda. Karena itu, dia mengatakan, dibutuhkan cara merespons yang berbeda-beda pula untuk melihat pembangunan di tiap desa.
Hambali mengatakan, indeks Desa Membangun yang sudah diluncurkan oleh Kemendes, disadari masih butuh penyempurnaan dalam beberapa indikator. "Kita harap Desa Ramah Perempuan masuk bagian yang disempurnakan dalam indeks Desa Membangun. Sehingga bisa menjawab 5000 desa tertinggal, 2000 desa mandiri agar bisa didorong untuk tampil,'' ujarnya. (Baca Juga: Desa Ramah Perempuan Diharap Bisa Jadi Kriteria dalam Lomba Desa Nasional).
Sebelumnya, Hanibal menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan terutama menyangkut pelayanan dasar di bidang kesehatan. ‘’Harus diakui keberadaan perempuan di desa masih sangat potensial, karena jumlahnya yang cukup dominan,’’katanya.
Hanibal juga memberikan penekanan pada upaya mendorong kemandirian desa, melalui otonomi desa yang memberikan keleluasaan kepada pihak desa untuk mengembangkan potensi desanya masing masing. Hal lain yang penting dipahami ketika berbicara mengenai kebijakan menyangkut desa adalah faktor perbedaan karakteristik desa di seluruh Tanah Air.
Hanibal mendukung dan berharap setiap kebijakan di level atas yang berimbas ke masyarakat desa, sejogjanya mempertimbangkan kearifan lokal yang berkembang di masing-masing daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
