REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menekankan kepada desa untuk mampu beradaptasi dengan pemakaian sistem digital guna mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menilai desa yang miliki data berbasis mikro dengan memanfaatkan teknologi digital akan lebih mudah memahami kondisi riil masyarakat.
"Prinsip dasarnya adalah mulai hari ini sampai ke depan hal-hal yang terkait dengan kebijakan pembangunan itu harus berbasis data mikro dan berskala level desa," ujarnya dalam peluncuran Desa Digital dan Akses Jaringan Blankspot di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurut dia, peluncuran Desa Digital dan Akses Jaringan Blankspot di Sidoarjo tidak bisa ditunda mengingat posisinya yang berdekatan dengan kota metropolitan, Surabaya.
"Sehingga nantinya bupati tidak bakal kesulitan melihat peta desa dan bisa memantau langsung perkembangan masyarakat," katanya.
Ia mengharapkan Sidoarjo dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi desa dengan basis data yang detail dan spesifik.
Apalagi, katanya, kepercayaan kepada desa sudah semakin tinggi menyusul suksesnya pemanfaatan dana desa. Pada 2024, anggaran dana desa bakal meningkat hingga Rp 2 miliar per desa.
Ia mengatakan peningkatan dana desa itu harus dibarengi dengan formula dan strategi yang matang agar realisasinya tepat sasaran sehingga kemajuan pembangunan desa bisa signifikan.
Ia menambahkan salah satu alat ukur kesuksesan pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM).
Berdasarkan data, IDM Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan drastis, di antaranya desa mandiri bertambah dari semula 70 desa pada 2022 menjadi 160 desa pada 2023.
"Artinya desa mandiri bertambah 90 dan ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di Sidoarjo," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa digitalisasi desa dipercaya mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa ke tingkat yang lebih baik.
Maka dari itu, katanya, desa harus mampu memanfaatkan konektivitas digital untuk membuka akses informasi, pendidikan, hingga peluang bisnis demi peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan.
"Kita harus mampu manfaatkan perkembangan zaman ini, untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga desa," kata Menteri Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
