REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Diperkirakan sebanyak 2.000 buruh di Sumatra Utara (Sumut) akan melakukan mogok massal dan aksi unjuk rasa pada 24 hingga 27 November. Untuk mengamankan aksi tersebut dari perbuatan anarkistis, Polda Sumut melakukan sejumlah upaya antisipasi. Salah satunya dengan melaksanakan pengawalan dan kanalisasi aksi massa ke sasaran aksi. (Baca Juga: 2.000 Buruh Sumut Turun ke Jalan Besok).
"Polda Sumut telah mempersiapkan personel dan sejumlah sarana prasarana pengamanan, terbuka dan tertutup untuk mengawal pelaksanaan aksi unjuk rasa," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Helfi Assegaf, Senin (23/11).
Helfi mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan permintaan agar PP tersebut dicabut. Selain itu, unjuk rasa juga dilakukan untuk menuntut kenaikan upah buruh hingga 25 persen.
Sejumlah titik, kata Helfi, menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Para buruh tersebut, lanjutnya, akan menyasar Kantor Gubernur Sumut, DPRD Sumut, Kantor Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai, Kantor Bupati Deli Serdang, Serdang Bedagai dan KIM I, II dan III. Selain itu, massa aksi lain juga akan menyasar Kantor Disnaker Sumut.
"Diperkirakan para buruh akan melaksanakan aksinya yaitu berupa penutupan jalan tol dan sweeping terhadap karyawan atau buruh," ujarnya.
Untuk menghindari aksi berubah menjadi anarkistis, Helfi mengatakan, sejumlah personel dari jajaran Polda Sumut akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi.
"Dari Dit Sabhara satu SSK (Satuan Setingkat Kompi), Dit Pol Air satu pleton Sabhara, Sat Brimob 300 personel, dan dari Polresta Medan 1.250 personel," kata Helfi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
