Jumat 20 Nov 2015 07:04 WIB

Luhut: Saya tak Terlibat Urusan Pembicaraan dengan Freeport

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan.
Foto: Republika/Wihdan H
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menegaskan tidak ada negoisasi apa pun, termasuk membicarakan saham terkait namanya disebutkan dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport.

"Saya tidak setuju apabila ada negoisasi maupun memberikan saham kepada siapa pun," kata Menkopolhukam dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/11).

(Baca: Sudirman Said Lapor ke MKD DPR, Luhut: Bukan Perintah Jokowi)

Luhut juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam urusan pembicaraan dengan PT Freeport. "Saya nyatakan tidak pernah terlibat dalam urusan-urusan semacam itu, saat ini saya fokus dalam penanganan masalah ekonomi," kata Luhut.

(Baca: Ini Alasan Luhut tak Proses Hukum Pencatut Nama Jokowi)

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga mengatakan tidak akan mengambil langkah hukum terkait namanya yang disebutkan di dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport.

Sementara itu, kata Luhut, terkait pelaporan yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD, ia menyatakan tidak akan ikut campur. "Saya tidak ikut campur, coba tanya langsung saja ke menterinya mengapa melaporkan itu," tuturnya.

(Baca: Soal Pencatut Nama Jokowi, Luhut: Masih Banyak yang Harus Diurus)

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said pada Senin (16/11) pagi melapor kepada MKD terkait dugaan adanya pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh politikus dan anggota DPR dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.

Menteri Sudirman telah mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pihak Freeport dihubungi oleh beberapa oknum tokoh politik yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama Presiden dan Wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement