REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana menyebut kasus dugaan korupsi Uninterruptible Power Supply (UPS) juga bisa melibatkan eksekutif. Anggota perwakilan dewan daerah ini bahkan menyebut kalau Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama kemungkinan terlibat.

"Bisa saja kan terjadi, Pak Gubernur juga ikut bertanggung jawab karena SPD-nya kan dia yang tanda tangan," kata Abraham Lunggana alias Lulung, Selasa (17/11).

Meski demikian, Lulung mengatakan untuk menetapkan seseorang bersalah itu harus terpenuhi unsur keterlibatan dan keterkaitan seseorang dalam kasus UPS tersebut. Pertama ada alat bukti harus kuat, kedua ada saksi, dan ketiga ada pengakuan dari orang yang dituduhkan.

"Itu unsur terpenuhi paling sedikit tiga. Itu harus terkuak dalam poengadilan," katanya.

Lulung meminta setiap pihak tidak saling asal tuduh terkait kasus pengadaan UPS tersebut. Dia meminta kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. "Saran saya serahkan saja pada hukum, jangan sok-sok-an menyeret orang. Kita buktikan dalam proses hukum saja," katanya.

Seperti diketahui, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan dua tersangka terkait dugaan kasus korupsi UPS. Dua orang tersebut merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura Fahmi Zulfikar dan Muhammad Firmansyah dari fraksi partai Demokrat.

Keduanya pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI periode 2009-2014. Dua anggota DPRD ini diduga melakukan tindak pidana korupsi saat masih menjabat di Komisi E pada tahun anggaran 2014. (Baca: Haji Lulung Sarankan Dua Tersangka UPS Praperadilan)

Ikuti Whatsapp Channel Republika