REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Joko Widodo direncanakan menghadiri acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) pada Desember 2015 mendatang. Menurut Direktur Utama PT BIJB, Virda Dimas Ekaputra, mengatakan awalnya, acara groundbreaking akan dilakukan pada November ini namun digeser menjadi di Desember untuk menyesuaikan dengan jadwal Presiden Jokowi.
"Tadinya, groundbreaking mau di November tapi diundur supaya masuk dengan jadwal Pak Presiden," ujar Virda kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Menurut Virda, untuk progres pembangunan saat ini, pihaknya sedang mendorong pembangunan sisi darat yang terdiri atas tiga paket pengerjaan. Nilai estimasi konstruksinya, mencapai Rp2,5 triliun.
Paket pertama, kata dia, bernilai tender Rp 355 miliar yang dimenangkan oleh Adhi Karya dengan pengerjaan meliputi aksesibilitas. Sedangkan paket ketiga bernilai tender Rp 416 milar dimenangkan oleh Waskita Karya yang meliputi pembangunan bangunan penunjang. Untuk paket kedua, yang meliputi pembangunan terminal utama masih dalam proses lelang dan belum menemukan pemenangnya.
Virdha mengatakan, pihaknya sengaja memilih BUMN untuk mengerjakan proyek ini karena sudah punya pengalaman dalam membangun sejumlah bandara baru, di antaranya Bandara Kualanamu di Sumatera Utara.
"Target kita semua paket tersebut selesai di November 2017 sehingga bisa langsung pengoperasi awal di Desember 2017," katanya.
Virdha berharap, acara groundbreaking yang dihadiri orang nomor satu di Indonesia tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan BIJB dengan target tuntas di November 2017 sehingga bisa beroperasi mulai Desember 2017.
Selain soal pembangunan, kata dia, pihaknya juga sedang menunggu dukungan pendanaan yang berasal pemegang saham (Pemprov) namun masih menunggu persetujuan dari DPRD Jabar. Pendanaan juga sedang diupayakan dari sindikasi perbankan. Sejumlah bank tertarik untuk ikut mendukung BIJB seperti bank BJB, Bank Mandiri, dan beberapa bank syariah.
"Sindikasi perbankan ini dalam waktu dekat bisa segera final," katanya.
Tidak hanya itu, kata dia, BIJB juga sedang menunggu penerbitan obligasi daerah yang sebagian hasilnya akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pendanaan pembangunan bandara di Kertakjati- Majalengka tersebut. Namun, rencana penerbitan ini masih menunggu penegasan izin dari DPRD.
"Meski seluruh upaya tersebut belum terealisasi namun liquid yang kita miliki sekarang sudah relatif aman, Insyaallah," katanya.
Saat ditanya soal rencana joint venture dengan Angkasa Pura II, Virda mengaku kerja sama strategis ini masih dalam proses namun belum ada titik terang. Di sisi lain, banyak operator bandara lain yang juga berminat terhadap BIJB seperti dari Cina, Turki, dan Jerman.
Melihat kondisi tersebut, kata dia, pihaknya memilih untuk melakukan lelang mitra strategis yang akan berlangsung pada Februari 2016 mendatang. Lelang tersebut dapat diikuti operator dari dalam negeri maupun asing.
"Kami akan mengundang dan menentukan pemenang dari lelang mitra strategis, jadi biar ketahuan pihak yang serius sehingga bisa terus jalan," katanya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, kata dia, operator asing boleh ikut dalam lelang ini. Pihaknya juga telah mengkonsultasikan hal ini dengan Kementerian Perhubungan. Sesuai aturan, pihak asing boleh punya saham maksimum sebesar 49 persen. Adapun Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menginstruksikan agar saham asing diberikan alokasi minimal 40 persen.
"UU memperbolehkan, kita juga sudah audiensi dengan Pak Menteri dan engga ada masalah," katanya
Dalam lelang tersebut, pihaknya mencari mitra strategis diluar AP II. Awalnya, BUMN tersebut mendapat opsi pertama dengan pertimbangan sharing market dari Bandara Husein Sastratnegara Bandung ke BIJB Majalengka. Namun seiring berjalannya waktu, rencana JV kedua belah pihak berujung kebuntuan meski PT BIJB sudah memberikan cukup waktu pertimbangan kepada AP II.
"Sudah habis, sudah beberapa kali diundur undur," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika