REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Ketua Setara Institute Hendardi menilai pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pengadilan rakyat internasional (International People Tribunal) di Den Haag, Belanda, menunjukkan secara nyata kualitas kepemimpinan keduanya. Mereka dinilai antipengungkapan kebenaran kasus PKI 1965.

"Keduanya adalah musuh humanisme, karena tidak memiliki keberpihakan sama sekali pada pengungkapan kebenaran," kata Hendardi kepada Republika.co.id pada Rabu (11/11) malam WIB. Baik Prasetyo dan Ryamizard sama-sama mempertanyakan, digelarnya pengadilan rakyat internasional yang membela PKI.

Hendardi juga menyerang Menteri kooordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan yang tidak mampu mengendalikan kedua anak buahnya tersebut untuk bekerja sesuai janji Presiden Jokowi yang ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Ketika pemerintah enggan menyelesaikan utang penyelesaian masa lalu, kata dia, maka berbagai inisiatif dari manapun termasuk dari luar negeri akan terus bermunculan menagih utang itu.

Menurut dia, pelanggaran HAM berat telah menjadi kepedulian universal. "Jangan bersikap picik, tidak mau menyelesaikan masalah, tapi sewot ketika pihak lain berbuat mengungkap kebenaran," kata Hendardi. (Baca: Hikmahanto: Belanda Gelar Sidang Kasus Pembantaian PKI)

Momentum reshuffle Kabinet Kerja jilid II harus juga mengarah pada mereka yang nyata-nyata menghambat realisasi janji politik Jokowi. Selama menjabat Jaksa Agung, selain diduga terkait dengan kasus Rio Patrice Capella, tidak memiliki prestasi dan terobosan nyata.

Demikian juga Ryamizard yang sama sekali tidak berpihak pada reformasi militer. "Banyak gagasan Menhan yang justru berlawanan dengan aspirasi reformasi," ujar Hendardi. (Baca: Persidangan di Belanda karena Indonesia tak Minta Maaf ke Keluarga PKI)

Ikuti Whatsapp Channel Republika