REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy, Ainur Rofiq menyatakan upaya islah antara dua kepengurusan masih belum menemui perkembangan yang berarti. Salah satu ganjalan yang mengemuka, menurut dia, yakni masih adanya egosentris dari salah satu kubu yang merasa berhak mengajukan persyaratan kepada kubu lainnya.
"Kalau pakai syarat kan akhirnya siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas, dukungannya ke sana berapa, ke sini berapa. Ruwet jadinya. Terus pihak sana minta, ayo sini Mas Romi jadi wakil ketua umum. Masak begitu?" kata Ainur Rofiq saat dihubungi, Rabu (11/11).
Putusan Mahkamah Agung (MA) telah mengembalikan kepengurusan PPP ke kepengurusan lama, yaitu hasil Muktamar Bandung, dengan ketua umum Suryadharma Ali (SDA) dan sekjen Romahurmuziy. Menurut Rofiq, Muktamar Bandung mengamanatkan adanya muktamar ulang.
Namun, kini SDA sendiri masih berurusan dengan proses hukum di pengadilan tindak pidana korupsi. Padahal, untuk mengadakan muktamar ulang, pihak kepengurusan Bandung harus meminta persetujuan dan tanda tangan SDA selaku Ketua Umum. Jika SDA saja masih berperkara, maka muktamar ulang juga tidak bisa dilakukan.
"Nah islah ini langkah di luar hukum," sambung Rofiq.
Belum lama ini, tim tujuh sudah dibentuk untuk membahas soal wacana islah dan pemenangan Pilkada. Namun, islah masih belum bisa dibicarakan sepenuhnya sebab SDA sendiri belum bisa ditemui. Meskipun pertemuan-pertemuan informal masih diupayakan, Rofiq enggan menjanjikan kapan pastinya islah akan terwujud.
"Doakan saja, mudah-mudahan ada hidayah yang menerangi sehingga bisa selesai dengan cepat. Soalnya kan kalau pembicaraan-pembicaraan rahasia disampaikan ke publik, bisa ramai kan," tegasnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika