REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Maman Imanulhaq mengatakan, ego sektoral kementerian harus diselesaikan terkait dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dan isu reshuffle kabinet jilid dua yang saat ini menjadi pembicaraan.

"Dalam beberapa persoalan yang saya lihat ada semacam ego sektoral ataupun masalah koordinasi, ini yang menurut saya harus diselesaikan secepatnya," kata Maman dalam diskusi 'Reshuffle Datang, Parpol Tegang' di Jakarta, Sabtu (7/11).

Anggota Komisi VIII DPR itu mencontohkan kasus jatuhnya korban di dalam penyelenggaraan ibadah haji lalu, baik tertimpa crane maupun saat di Mina. Sesuai undang-undang pengatur penyelenggaraan haji adalah Kementerian Agama, namun ketika ada kejadian yang menyebabkan jamaah haji Indonesia juga menjadi korban, seharusnya dibutuhkan kerja sama dari kementerian lainnya.

"Ketika kita tidak bisa meminta agar Kerajaan Arab Saudi membuka CCTV untuk keperluan penyelidikan, maka seharusnya Menteri Luar Negeri datang atau pihak kepolisian juga bisa membantu," kata Maman yang menjadi anggota Tim Pengawas Haji.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan masih terdapat reformasi birokrasi yang belum selesai di beberapa kementerian sehingga menghambat kinerja. "Jadi, sehebat apa pun menterinya, kalau eselon I, II, atau III-nya bobrok, menurut saya agak sulit untuk saling berkoordinasi terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil," katanya.

Anggota Dewan Syuro DPP PKB itu mengatakan partainya lebih menekankan bagaimana melakukan reformasi birokrasi terutama di eselon-eselon tersebut. "Misalnya, ada satu kementerian di mana seharusnya kementerian itu fokus kepada sumber daya manusia tetapi terdapat pengadaan barang, jadi di sana ada direktur pengadaan barang, itu tidak masuk akal menurut saya," tuturnya.

Menurut dia, reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang harus dikuatkan dengan mengisi posisi eselon itu dengan orang yang benar-benar mengerti tentang transparansi, pemerintahan, dan sebagainya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika