REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan perlu adanya penguatan di dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK, terutama di beberapa sektor terkait dengan isu reshuffle jilid dua yang saat ini menjadi topik pembicaraan.
"PDIP melihat ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan kemudian pembiayaan pembangunan yang tentu harus didukung oleh kabinet yang kuat terutama di beberapa sektor," kata Andreas dalam sebuah diskusi bertajuk "Reshuffle Datang, Parpol Tegang" di Jakarta, Sabtu (7/11).
Ia menjelaskan bahwa akhir-akhir ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sudah memberikan sinyal terkait isu reshuffle atau perombakan kabinet tersebut, terutama menyangkut perlunya penguatan tim di dalam kabinet.
"Sebagai contoh masalah pembiayaan negara yang begitu besar serta Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN yang jelas-jelas hal itu tidak menjadi prioritas di dalam pemerintahan Jokowi-JK," ujar Andreas.
Menurut Andreas, alangkah beresikonya ketika suatu kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang sudah mempunyai otoritas pengelolaan aset negara yang tinggi kemudian juga diberikan begitu banyak pembiayaan yang dikelola oleh dirinya sendiri.
"Ini yang kemudian DPR kasih warning. Harusnya bentuk tim yang kuat, jangan sampai terjadi akumulasi kekuasaan yang terlalu besar di sana," ucapnya.
Pada akhirnya, kata dia, tentu presiden yang mempunyai hak prerogatif, namun harus memperhatikan juga semua aspirasi yang muncul dari masyarakat.
"Apa yang disampaikan PDIP juga tentu merupakan aspirasi dari masyarakat di mana masyarakat lebih menghendaki pada saat ini pembiayaan-pembiayaan negara yang relatif masih terbatas ini lebih terfokus kepada bagaimana mendorong ekonomi kerakyatan," tuturnya.
Misalnya, kata Andreas, yang berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan adalah pembangunan infrastruktur di mana kemudian mempunyai efek yang besar untuk masyarakat, misalnya, membangun bendungan dan irigasi.
"Intinya harus fokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan sesuai program Nawacita," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika