REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satu tahun pemerintahan Jokowi dinilai masih jauh dari ideal. Dimana oleh pengamat politik Said Salahudin, revolusi mental baru sebatas jargon belaka.
“Kalau ada yang mengatakan revolusi mental sebagai program yang nyata, maka dengan berat hati harus saya katakan program itu telah gagal total,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (6/11).
Kegagalan itu dapat dibuktikan pada banyak hal. Di bidang hukum, misalnya, mental korupsi ternyata masih begitu kuat mengakar dilingkungan partai-partai pendukung pemerintah. Misal yang terbaru, menjerat Politikus Patrice Rio Capella dan Politikus Hanura Dewi Yasin Limpo.
Juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang ditunjuk oleh Presiden sebagai pemegang kendali implementasi program revolusi mental justru lupa merevolusi mentalnya sendiri. Yakni dengan melakukan praktik rangkap jabatan sebagai Menteri sekaligus sebagai Anggota DPR yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang.
“Jadi, saya kira omong kosong-lah revolusi mental itu. Secara gagasan memang harus diakui revolusi mental memang merupakan konsep yang bagus sekali dan saya mendukung ide itu. Tetapi ketika diukur dalam implementasinya, maka harus saya katakan revolusi mental tidak lebih dari sekedar jargon belaka,” kata dia menegaskan.