REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan arus ada jalur khusus untuk truk sampah menuju tempat pembuangan sampah terpadu agar tidak menimbulkan polemik di masyarakatnya.

"Makanya harus ada jalur khusus yang dibuat untuk sampah jangan melewati permukiman orang seperti itu," kata Deddy Mizwar ketika dimintai tanggapannya tentang polemik pengelolaan sampah DKI Jakarta di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, di Bandung, Selasa (3/11).

Pihaknya juga mengimbau untuk dipikirkan tentang cara pengelolaan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, seperti TPS Nambo, Kabupaten Bogor, yang pengelolaan sampahnya dibakar menjadi energi untuk industri semen.

"Kemudian bagaimana TPS Legok Nangka nanti, apakah insenerator atau apa. Itu harus dipikirkan juga," kata dia.

Ketika ditanyakan apakah TPST Nambo akan ditawarkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola sampah di ibu kota, pihaknya menuturkan akan melihat dulu kapasitas dari TPST tersebut.

"Ya lihat saja dulu nanti kapasitasnya, kalau memang memungkinkan, terus lewat jalan mana. Itu harus dipikirkan juga," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemprov Jawa Barat bisa menjadi fasilitator terkait konflik pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang dihadapi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD Kota Bekasi.

"Ya bisa saja kalau diminta, kan sudah otda di sana. Tapi selama ini belum ada yang meminta," kata dia.

Selain di Bekasi, truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta, juga dihadang oleh warga di Jalan Transyogi, Cileungsi, Bogor Timur, Senin (2/11) pagi. Akibatnya sekitar 6.500 ton sampah asal Jakarta yang akan dikirim ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi menjadi terhambat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika