REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- DPD Partai Golkar NTB kubu Agung Laksono menolak putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan mengembalikan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengesahkan kepengurusan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.

Sebab, keputusan yang mendasar dari diterbitkannya SK Kemenkumhan tentang kepengurusan Agung Laksono adalah Mahkamah Partai. “Saya lihat itu tidak belum pasti tapi sudah bilang membatalkan keputusan menkumhan,” ujar Plt Ketua DPD Golkar NTB kubu Agung Laksono, Mesir Suryadi kepada wartawan di Kota Mataram, Kamis (22/10).

Menurutnya, keputusan mahkamah partai menjadi dasar dan acuan bagi Menkumham untuk mengeluarkan SK Kemenkumhan tentang kepengurusan AL yang diakui. Namun, dirinya ragu apakah itu menjadi telahaan dari MA.

“Kalau hanya memutuskan membatalkan SK Menkumham, masih ada keputusan mahkamah partai yang legal. Apa bisa MA membatalkan keputusan mahkamah partai itu,” ungkapnya.

Ia menuturkan, belum menerima salinan amar putusan MA. Namun jika nanti tidak terdapat telaah menyangkut keputusan partai maka bisa dikatakan putusan itu tidak benar. Meski begitu, Mesir mengatakan dirinya tidak pernah mengajak kader untuk saling kubu-kubuan dan lebih mengedepankan asas legalitas.

Pada Selasa, Mahkamah Agung memutuskan mengembalikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan kepengurusan Partai Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau tahun 2010 di mana Ketua Umum adalah Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal yakni Idrus Marham.

Ikuti Whatsapp Channel Republika