REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Perludem Titi Anggraini berpendapat keputusan PDI Perjuangan membuka rekening partai serta mengumpulkan dana dari publik secara akuntabel, sejalan dengan janji Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui Jokowi menegaskan awacita untuk mendorong reformasi parpol di Indonesia.

"Ini momentum yang sesuai Nawacita Presiden Jokowi, yang menjanjikan reformasi parpol. Ketika PDIP sebagai partai pemenang menguasai eksekutif dan memiliki kursi terbanyak legislatif, maka harus mengambil momentum perubahan kebijakan melalui revisi UU Parpol," kata Titi, di Jakarta, Rabu (21/10).

Peneliti Perludem ini menyarankan agar momen pembukaan rekening partai itu sebaiknya diikuti dengan gerakan simultan Pemerintah dan Parlemen merevisi UU Partai Politik. Ini dilakukan, tambahnya, demi memastikan model PDIP menjadi sistem yang dijalankan semua parpol.

"Sehingga penguatan institusi partai melalui transparansi keuangan anggota dan partai menjadi bangunan sistem," katanya.

Menurut dia, yang sulit dan berat dari upaya pengumpulan dana publik adalah menjaga keberlanjutan kepercayaan publik sehingga mau menyumbang. "Itu yang menjadi tantangan PDI-P yang harus dijaga. Semangat positif ini harus diikuti pengelolaan yang bisa menjaga animo publik untuk menyumbang," jelasnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menyatakan untuk pengelolaan organisasi dan dana partai. Partai itu akan mengumumkan ke publik dengan membuka rekening dana partai yang ke depannya bisa diaudit secara profesional dan transparan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika