REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revolusi mental dinilai masih sekadar jargon. Selama satu tahun terakhir, cita-cita yang didengungkan itu masih kotraproduktif dengan realitas.

Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan pemerintah harus menyusun ulang kerangka utama program revolusi mental. Caranya dengan memastikan kesadaran dan keterlibatan publik dalam rencana aksi program tersebut.

"Karena terbukti jika hanya slogan pemerintah belaka, revolusi mental tidak jalan. Revolusi mental harus kehendak bersama yang melibatkan masyarakat," ujar dia, Rabu (21/10).

Yanuar meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyusun kerangka program revolusi mental yang terpadu antarsektor.

Misalnya, pengembangan sektor pendidikan dan kebudayaan harus dilengkapi dengan peningkatan pendidikan agama. Sehingga, kata dia, mentalitas yang terbentuk dalam masyarakat merupakan mentalitas diri yang berdaya unggul, namun tetap memegang nilai-nilai luhur.

"Mungkin sudah saatnya kita harus beralih dari tujuan pembangunan yang selalu ke sektor ekonomi menjadi tujuan yang prioritas ke pembangunan manusia dan kebudayaan," katanya.

Anggota DPR dari Komisi VIII Maman Imanulhaq menilai indikator keberhasilan program revolusi mental belum terlihat. Dia mendesak Kementerian di bawah Kementerian Koordinator PMK untuk mengevaluasi program revolusi mental yang telah berjalan sepanjang satu tahun.

"Ada janji untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Itu sudah janji pemerintah di Nawa Cita. Tapi sejauh ini kita belum berhasil membina karakter bangsa yang kuat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika