REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membantah partainya telah mengirimkan nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo, setelah beredar kabar, Jokowi akan kembali merombak Kabinet Kerja.
"Kata siapa? Belum kok," kata Zulkifli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10).
Zulkifli menegaskan, jika reshuffle kabinet adalah mutlak hak prerogatif Presiden, sehingga PAN tak akan berusaha ikut campur. "Kalau namanya reshuffle itu kan hak prerogatif Presiden. Serahkan semua ke Presiden," ujar dia.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan telah menyerahkan 5 kadernya kepada Presiden Jokowi untuk calon menteri dalam Kabinet Kerja. Kelima nama tersebut adalah Taufik Kurniawan, Hanafi Rais, Didik Rachbini, Asman Abnur dan Eddy Soeparno.
Selain, Zulkifli yang juga ketua MPR RI tersebut, memberikan catatan terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla selama satu tahun ini. Menurutnya, pemerintahan sudah berjalan cukup baik meski ada beberapa kekurangan.
Ia menyatakan, pemerintah harus membina persatuan dan kesatuan bangsa kedepannya, terlebih dalam satu tahun ini terjadi dua insiden berbau SARA yang terjadi.
"Harus diperkuat rasa persaudaraan kebangsaan yang mulai rapuh. Jangan ada lagi kasus seperti Tolikara, Aceh Singkil," ucap dia.
Zulkifli juga menyorot soliditas partai-partai pendukung pemerintahan yang dinilainya mulai kurang solid belakangan ini. Selain itu, masalah koordinasi antar menteri dan pemerintah pusat-daerah perlu ditingkatkan lagi.
"Visi misi jangka panjang ya kalau bisa disatukan, jangan Gubernur punya visi sendiri, bupati punya visi sendiri, dan pemerintah punya visi sendiri, kalau bisa contoh bung Karno dengan program semesta berencana," ungkap Zulkifli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika